Oleh: Karen Agustiawan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang telah merdeka serta berdaulat. Salah satu kedaulatan dimaksud adalah dalam menentukan mata uang sebagai alat tukar dalam transaksi, yaitu rupiah. Secara politik, mata uang merupakan sebagai simbol kedaulatan suatu negara yang harus dihormati, demikian pula rupiah sehingga patut dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Namun kebanggaan […]

Oleh: Dr. Prijo Sidipratomo Ketika manusia lahir sejatinya lahir pula Hak-Hak Asasi Mansusia (HAM). Artinya, HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak kelahirannya. Hak-hak tersebut diperoleh bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia, termasuk hak hidup sehat. Bahkan, secara normatif, Pasal 1 point (1) UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang […]

Oleh: KMS. Herman   Tindak pidana bidang perpajakan merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Perbuatan pidana dimaksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun dalam praktik, penegakan hukum bidang perpajakan tidak efektif. Jika sudah sedemikian, maka sudah seharusnya dan tepat bila dikategorikan […]

Oleh: Brigjen dr. Sukirman Manusia diciptakan Tuhan dengan keadaan utuh baik fisik maupun non fisik, namun pada saat yang sama manusia dimaksud juga dilengkapi perangkat nafsu keinginan (kepengin-jawa). Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari manusia juga tumbuh kehendak untuk memenuhi kekurangan yang ada dalam kehidupannya, yaitu kebutuhan. Misalnya saja kaum hawa, tentu tidak semua, ada yang […]

Oleh: Ridwan Syaidi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 365/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, tertanggal 12 Maret 2018 Jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 484/Pdt/2018/PT.DKI tertanggal 25 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan Permohonan Eksekusi dan telah keluar aanmaning dalam PENETAPAN Nomor 25/2019 Eks Jo No. 365/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim Jo No. 484/Pdt/2018/PT.DKI,` akan tetapi sampai dengan […]

Oleh:  Dr. Anang Iskandar Dalam UU no 8 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika,1961 beserta protokol yang merubahnya, menyatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilarang berdasarkan yuridiksi hukum pidana, terhadap penyalah guna diberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi (pasal 36). UU tersebut menjadi sumber hukum dibuatnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang […]

Oleh: Cipta Indralestari Rachman Akhir-akhr ini muncul isu pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa, yaitu 1. Provinsi Tangerang Raya meliputi Kabupaten Tangerang Utara dan Kota Tangerang Tengah, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, dengan ibu kota provinsi berada di Kota Tangerang. 2. Provinsi Bogor Raya (Pakuan Bagasasi) meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, […]

Oleh: Santy Wijaya Dalam penentuan bersalah tidaknya pelaku kekerasan seksual didunia pendidikan yang saat ini sedang marak terjadi bukan persoalan mudah. Seharusnya (das sollen) tindakan kekerasan seksual merupakan pelanggaran hukum, namun pada kenyataannya (das sein) untuk membuktikan tindakan kekerasan seksual dan menghukum pelaku tindakan kekerasan seksual itu tidak mudah terutama yang berkaitan pada dunia pendidikan. […]

Oleh: Muhammad Arif Hidayah Pemanfaatan teknologi dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat telah mencerminkan kemajuan peradaban. Interaksi antar manusia yang telah bergeser dari tatap muka secara fisik mengarah kepada komunikasi digital yang hendak memberikan kemudahan dan keterjangkauan bagi sesama dalam melaksanakan interaksi sosial. Fenomena tersebut telah lebih jauh diaplikasikan dalam praktik hukum di Indonesia, seperti proses […]