Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar (Electronic Road Pricing), yang dimaksudkan sebagai sistem pengendalian lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, jumlah pemotor, jumlah kecelakaan bermotor, dan polusi udara di Jakarta. Alasan lainnya dari rencana ERP adalah agar masyarakat beralih ke angkutan umum atau memindahkan pengguna kendaraan pribadi di Jakarta, untuk menggunakan transportasi publik, sehingga kemacetan bisa diurai. Namun, rencana pemberlakuan ERP tersebut menuai banyak protes dari banyak elemen, seperti dari pengemudi ojek online. Sementara Pemprov DKI sendiri sampai saat ini belum memastikan kapan ERP akan dibelakukan. Membahas wacana ini, dikupas tuntas oleh Pengamat Transportasi dan alumni Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, AzasTigor Nainggolan, S.H., M.S.i, M.H.
