Kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua non aktif, Lucas Enembe memunculkan drama panjang dan tarik menarik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pihak Lucas Enembe. KPK sendiri sudah beberapa kali melayangkan pemangggilan kepada Lucas Enembe untuk diperiksa KPK di Jakarta. Sementara Lucas Enembe dengan alasan sakit tidak memenuhi panggilan KPK. Puncaknya adalah saat dilakukan penangkapan oleh KPK kepada Lucas Enembe di Jayapura. Penangkapan tersebut diwarnai perlawanan pendukung Lucas Enembe. Akhirnya Lucas dapat dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan, dan kini proses hukum tengah berlangsung. Diluar adu kuat KPK versus Lucas Enembe, warga Papua terbelah dalam menyikapi kasus Lucas Enembe. Sebagian setuju mendukung dilakukan proses hukum, sebagian menolak atau meminta penundaan pemeriksaan, sebagian lagi tidak peduli. Tamu spesial MIHCaST Unggul kali ini adalah Laksamana Madya TNI (Purn.) Freddy Numberi, S.IP. adalah mantan tokoh militer dan seorang politikus Indonesia. Ia terakhir menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Sebelumnya ia menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan (2004–2009). Ia menjabat Gubernur Papua pada tahun 1998 setelah pensiun dari TNI-AL. Dalam Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001), Freddy adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Freddy dipilih sebagai Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta. Ia lalu dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2004 hingga tahun 2009. Pada 2009 – 2011 diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Pengalaman yang luar biasa, keahlian serta kontribusinya bagi bangsa dan negara, diuraikan secara panjang lebar – khusus kepada MIHCaSTer, selain menyikapi kasus Lucas Enembe, juga kondisi obyektif Papua, termasuk respons atas ditetapkannya oleh Pemerintah 4 Provinsi Baru Papua hasil pemekaran, sehingga Indonesia kini mempunyai 38 provinsi.
